Site Loader
Hubungi Kami

Lembaga Advokasi Kearifan Lokal (LAKL) menyelenggarakan seminar “Kearifan lokal sebagai penguatan (empowerment) kaum marjinal” pada tanggal 15 November 2018. Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara LAKL dan Dirjen Ormas, Ditjen Polpum Kemendagri RI bertempat di gedung fakultas hukum Universitas Wijayakusuma (UNWIKU) Purwokerto dan dihadiri oleh peserta dari berbagai komunitas budaya, kelompok seniman, akademisi sosial budaya, karangtaruna desa di Purwokerto, pegiat lingkungan hidup, mahasiswa dll.

            Kearifan lokal dan kaum marjinal memiliki hubungan erat dimana seringkali kearifan lokal saat ini identik dengan kemiskinan dan kaum marjinal karena mereka yang masih bertahan, akibat tidak bisa mengikuti modernitas, hidup dengan budaya lokal tersebut. kearifan lokal juga menjadi cermin subjek yang tersingkir dan termarjinalkan dalam arus besar modernitas. Nasib dan budayanya meremah seperti yang tergambar pada pernak-pernik hasil kerajinan, sovenir, kesenian yang diperjual belikan dalam komoditas pariwisata namun melalui tema kearifan lokal sebagai kekuatan pemberdayaan kaum marjinal, seminar ini hendak mengubah paradigma tersebut dengan memberikan advokasi filosofis terhadap kearifan lokal sebagai sumber kekuatan kaum marjinal, bukan menjadi objek komoditas hiburan.

            Pembicara dalam seminar tersebut adalah pertama Dr. Elly Kristianti, dosen fakultas hukum Unwiku yang mengulas kaitan antara kearifan lokal dengan hukum yang dalam paparannya banyak memberikan contoh bagaimana kearifan lokal berperan menjaga kehidupan sebagai aturan norma yang disepakati oleh suatu masyarakat.

            Pembicara kedua adalah Ashoka Siahaan, Ketua Umum Pusat Kajian Ideologi Pancasila (PKIP), mengulas beberapa pokok strategi kearifan lokal untuk penguatan kaum marjinal. Dalam pemaparannya ada dua substansi penting kearifan lokal guna menjembatani persoalan diskriminasi dan mengatasi permasalahan sosial yakni keadilan dan kesejahteraan yang menjadi filosofi bangsa yang tercantum dalam UUD. Selain itu, penguatan kaum marjinal hanya bisa dilakukan dengan kemahiran dan kedisiplinan berorganisasi dalam segala aspek termasuk dalam dalam pengembangan ketrampilan dan kinerja. Selain itu, dibutuhkan sikap tidak rakus agar kelak jika sudah mampu berdaya tidak lantas menjadi penindas baru.

            Ia menambahkan adanya kaum marjinal adalah akibat dari kaum tersebut terpinggirkan dan termarjinalkan bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena faktor-faktor yang sangat komplek. Ia juga menambahkan paradigma bahwa kaum marjinal hanya mereka yang ada di kota (kaum urban) harus dkritisi karena kaum marjinal juga terdapat di desa (rural). Kaum miskin desa justru lebih berat konsekuensi sosial budayanya walaupun kearifan lokal masih hidup di desa namun itu hanya sebatas praktek-praktek seremonial. Kehidupan tolong menolong, gotong-royong hampir sepenuhnya habis tergantikan dengan uang akibat budaya konsumtif menular ke desa. pilihan kaum marjinal di desa hanya memiliki peluang sempit dibandingkan kaum marjinal di kota, oleh karena itu banyak fenomena urbanisasi.

            Terjadi perdebatan panjang antara pembicara dan peserta seminar, salah satunya tentang pembahasan kearifan lokal yang dikhawatirkan akan menjadi objek baru kepentingan internasional dan soal kearifan lokal yang bersitegang dengan pengaruh modern dan agama yang perlu rasionalisasi agar kearifan lokal yang nampak dipandang tidak dimengerti dapat dimengerti seperti fungsi kearifan lokal dalam kepercayaan lokal masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga alam. Harapannya, pasca ini peserta seminar mampu menjadi pionir mengadvokasi dan mengorganisir kearifan lokal di wilayahnya masing-masing guna menguatkan kaum marjinal.

Post Author: Yasnaya Polyana Indonesia

Yasnaya Polyana Indonesia, Padepokan Filosofi & Pondok Kopi Organik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *