Membangkitkan Kembali Kebudayaan untuk Keberlanjutan Pedesaan

Membangkitkan Kembali Kebudayaan untuk Keberlanjutan Pedesaan

BNDCC (11/10/16), World Culture Forum 2016 hari pertama diawali dengan tiga simposium. Simposium pertama mengangkat tema Membangkitkan KemBali Kebudayaan Untuk Keberlanjutan Pedesaan. Simposium kedua berbicara tentang air untuk kehidupan dan simposium ketiga mengangkat tentang sejarah, ruang kota dan gerakan.

Dalam simposium pertama menghadirkan tiga pembicara utama yaitu Aleta Baun, kepala desa Mollo, Nusa Tenggara Timur seorang pejuang lingkungan dan kebudayaan yang menentang modernisasi dan industrialisasi di daerahnya. Baginya, keduanya tidak lantas berimplikasi memajukan daerahnya, namun lebih dalam justru berakibat pada pengikisan kebudayaan yang telah lama tumbuh berkembang didaerahnya.

Penduduk desa Mollo yang hidup dari alam dengan bertani jagung dan mengelola hutan telah teralienasi karena proses modernisasi dan industrialsasi yang menyebabkan ketidakseimbangan kebudayaan. Dia mencontohkan, ketika terjadi penyeragaman jenis tanaman hutan maupun peralihan fungsi hutan menjadi hutan tanaman industri berdampak negatif pada kebudayaan mereka. “Kami jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kami karena mayoritas pekerjaan adalah bertani dan menjual hasil hutan, sehingga itu menyebabkan konflik antara lelaki di dalam keluarga di dalam desa kami,” ujarnya. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa pengelolan gunung menjadi penambangan sangat berdampak pada kebudayaan mereka.

Lannying Zhang yang menjadi pembicara kedua memamparkan terkait rekonstruksi pedesaan di China. Menurutnya proses modenisasi yang terjadi membuat pertumbuhan tidak sejalan dengan sistem tradisional dan jalan sejarah China oleh karena masyarakat China dibangun dari desa.

Pembicara Terakhir adalah Soon Tak Lee yang menjelaskan mengenai perspektif budaya perairan terhadap kesinambugan kehidupan. Dia menambahkan, keamanan air memiliki peran penting karena konsep air adalah memastikan ketersediaan secara kuantitas dan kualitas.

Tahap pertama dari gerakan ini adalah meningkatkan kondisi dasar kehidupan dan lingkungan dimana proyek selanjutnya adalah membangun infrastruktur desa dan meningkatkan pendapatan warga.

Critical Comment

Ditempat terpisah perwakilan Lembaga Advokasi Kearifan Lokal Yasnaya Polyana (Warseno) yang turut hadir dalam acara tersebut menuliskan tanggapannya kepada redaktur yasnayapolyanaIndonesia.com dan buletin Sumber bahwa ketiga pembicara memberikan materi yang sangat esensial dalam pembangunan kebudayaan di pedesaan. Ia menambahkan masyarakat di pedesaan selalu tidak mendapat kecerdasan dan informasi yang setara dengan masyarakat di perkotaan. “Bagaimana mau mengembangkan kebudayaan yang berkelanjutan di desa, sedang mereka hanya bergerak dan berkutat pada upaya pelestrian kebudayaan di desa?”ucapnya.

Akibat yang ditimbulkan dari hanya upaya pelestarian kebudayaan ini,  maka dari dekade ke dekade berjalan secara faktual di dunia sampai sekarang terjadi migrasi yang besar dan terus menerus dari desa ke kota dengan sangat pesat. Hal ini yang menjadi keanehan dan yang ironisa lagi dalah daya tarik kota dan daya tolak desa menjadi kian besar akibat dari tidak jelasnya strategi kebudayaan nasional tentang hubungan kota dan desa.

Sebagai contoh yang riil adalah kebijakan perpustakaan desa tidak mendapat keseriusan yang cukup dalam konteks kebudayaan pada lokalitas. Tantangan desa yang semula “Desa kepung kota” menjadi fatamorgana karena perspektif orang di pedesaan yang berilusi menjadi warga kota dengan segala kenikmatan fasilitas, kemapanan pelayanan kota, dan jaminan keamanan serta kesejahteraan maupun ketersediaan jasa yang jauh lebih lengkap di kota ketimbang di desa.

Oleh karenanya perlu upaya-upaya advokasi terhadap kebudayaan dan masyarakat pedesaan agar mereka berkesadaran yang akhirnya mewujud menjadi tindakan untuk mau dan mampu menjadikan kebudayaan di desa mereka sebagai bagian dari elemen kebudayaan nasional yang berkelanjutan. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat peradaban dengan mengolah dan mengelola sumber-sumber yang ada secara arif dan bijaksana serta teliti dalam mengembangkan kebudayaan yang ada di desanya. Warseno menambahkan karena tidak semua kearifan lokal ataupun budaya lokal pedesaaan sepenuhnya arif dan bijaksana maka tuntutan masyarakat yang kritis dan cerdas adalah keharusan yang wajib dilakukan baik bagi masyarakat desa itu sendiri maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang harus berpihak pada kemanusiaan dan kemajuan kebudayaan yang mana sesuai dengan prinsip dasar berdirinya Lembaga Advokasi Kearifan Lokal (LAKL) sepuluh tahun yang lalu.

(red/sen : dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *