CSR di antara Bisnis dan Sosial

Media, Perusahaan, pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat memberikan perhatian lebih akhir-akhir ini terhadap isu Corporate Social Responsibility/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Isu ini telah menciptakan alur tersendiri dalam mengubah hubungan antara bisnis/perusahaan, masyarakat, LSM dan pemerintah.

Tidak hanya perubahan hubungan tersebut, CSR juga menciptakan adanya isu lingkungan, pengelolaan perusahaa/good governance, etika dan budaya perusahaan, globalisasi, ‘tren’ perusahaan, aktivis lingkungan, perubahan system politik beserta nilai-nilai yang dibawanya dan cara pandang perusahaan dalam merespon isu-isu sosial.
Pada dasarnya sejarah dari CSR itu sama tuanya dengan perdagangan dan bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, Sekitar tahun 1700 SM di Mesopotamia, raja Hammurabi memperkenalkan kode etik untuk pengusaha penginapan, petani, pengusaha bangunan yang memberikan hukuman mati apabila lalai sehingga menyebabkan kematian orang lain. Kode etik inilah yang nantinya disebut Undang-undang atau hukum. Seiring berjalannya waktu, dengan industrialisasi, dampak dari bisnis terhadap lingkungan social menciptakan dimensi baru. Sistem budaya korporat pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20 menggunakan kekayaan mereka untuk mendukung usaha-usaha filantropi/amal. Pada tahun 1920an, diskusi mengenai Tanggung jawab social perusahaan telah menciptakan gerakan baru yang lebih ‘modern’ yaitu gerakan CSR. Pada tahun 1929, dekan dari Harvard Bussines School, Wallace B. Donham, mengirimkan komentar terhadap Universitas north Western, yang berbunyi;
“Bisnis dimulai berabad-abad jauh sebelum sejarah dimulai, tapi bisnis seperti yang kita sekarang tahu itu sangat baru memperluas aspeknya, baru dalam kepentingan sosial. Bisnis tidak belajar bagaimana menangani perubahan-perubahan ini, juga tidak mengakui besarnya tanggung jawabnya atas masa depan peradaban”
Hampir 25 tahun kemudian, kata-kata ini benar-benar terjadi. Walaupun hari ini kita mendengar perhatian nobel dalam apresiasi terhadap peran bisnis dalam lingkungan social, kebanyakan isu-isu yang ada sekarang ini tidak sedikit berbeda dengan tahun 1920an.
Bagaimana aplikasinya di Indonesia? Di Indonesia program CSR mulai marak di tahun 2005-an, sedangkan di negara2 lain sudah bergerak di tahun 1980-an. Sebagian perusahaan menjalankan benar-benar bahwa CSR itu bukanlah sekedar iklan promosi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata public, sebagian perusahaan hanya memberikan anggaran untuk CSR masuk dalam anggaran marketing dan communikasi/markom, ada juga yang memang benar-benar tidak menjalankan CSR itu sebagaimana mestinya. Seperti raja Hammurabi, peran pemerintah, masyarakat melalui DPR dibutuhkan dalam menciptakan kode etik mengenai prinsip-prinsip dasar serta Standard dan prosedur Operasional mengenai CSR di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
CSR di indonesia saat ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang. Terdapat 2 UU yakni yang menegaskan tentang CSR yakni UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 & UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 & 34.
UU PT No.40 tahun 2007 pasal 74 berisi
Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan & kewajaran.
Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial & lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15,17 & 34 berisi
Pasal 15
Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 17
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Esensi dari CSR itu sendiri adalah keharmonisan antara pelaku Bisnis, Masyarakat, Lingkungan, Pemerintah dan Negara. Perdebatan CSR dari waktu ke waktu sebenarnya hanya berkutat pada permasalahan ‘apa yang seharusnya dilakukan’ hal itu adalah seperti pesan yang terkandung dalam komentar di atas dari dekan dari Harvard Bussines School, Wallace B. Donham.
Lebih lanjut mengenai isu di dalam CSR atas ‘apa yang seharusnya dilakukan’ antara lain Fungsi korporasi yang memberikan dampak ekonomi yang jelas terhadap pemasukan Negara atas pajaknya, kekayaan dari pelaku usahanya, serta lingkungan dan masyarakat di sekitarnya yang sangat pasti terkena dampaknya baik langsung ataupun tidak langsung seharusnya menemukan win-win solution. CSR tidak berhubungan dengan profit, tidak pula berhubungan dengan pungli, karena ada hukum yang mengaturnya. CSR seharusnya merupakan bagian dari perusahaan yang harus tetap ada baik perusahaan itu dalam keadaan profit maupun rugi, dan CSR merupakan bagian dari masyarakat untuk mendapatkan apa yang disebut hak-hak sosial masyarakat.
Bayu Kurniawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *